Selamat Datang Di Website Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus**PELATIHAN TURNITIN KEPADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG DISELENGGARAKAN PADA HARI/TANGGAL: MINGGU/1 MEI 2016, JAM 09.00 WIB 

 

POTRET PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

UMK - “Korupsi dalam segala bentuknya harus diberantas atau dengan kata lainditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela. Menurut penilaian dari Transparency International. Pada tahun 2014 skor CPI (Corruption Perception Index) Indonesia masih menempati urutan 109 dari 175 negara yang diukur, dengan skor 34. Peringkat ini jelas sudah menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat dunia terhadap Indonesia. Sedangkan untuk tingkat ASEAN,  peringkat negara  lain jauh lebih baik. Singapura berada diperingkat 7, Malaysia 51, Piliphina 91 dan Thailand 38,” papar Prof.Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.Hum

 

“Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut ada 4 poin krusial yang harus dicermati dan dapat menjadi peluang terjadinya  pelemahan lembaga  KPK yaitu pencabutan kewenangan penyadapan, penghapusan kewenangan penuntutan KPK, pembentukan dewan pengawas KPK, dan kewenangan menghentikan perkara,” tuturnya dalam kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Jumat, 11 Maret 2016.

Selengkapnya: POTRET PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Halaman 4 dari 19

Info Kopertis Wilayah VI

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib

Journal Hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top