Selamat Datang Di Website Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

 

Subarkah : Perlu Rekulturisasi Aparat Hukum

UMK Perseteruan antara icak dan buaya yang ramai diberitakan di media massa, mengundang komentar Subarkah, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Menurut Subarkah, sebenarnya dasar kewenangan kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri masih tumpang tindih. Kedua belah pihak merasa memiliki kewenangan menangani kasus korupsi.

Menuru Subarkah belum ada harmonisasi dan sinkronisasi secara jelas di institusi penegak hukum. Hampir semua institusi hukum saling rebut soal kewenangan dan otoritas. Seharusnya perlu ada batasan-batasan yang perlu dikoordinasikan, jelasnya kepada reporter Portal UMK.

Masih menurut Subarkah, masih banyak hal yang dinilai saling beda penafsiran tentang perundang-undangan. Contohnya penetapan kategori usia dewasa dalam UU pernikahan dengan UU Perlindungan Anak, soal PNS, Satpol PP dan masih banyak lagi. Akibat perseteruan itu masyarakat lah akhirnya yang jadi korban.

Selengkapnya: Subarkah : Perlu Rekulturisasi Aparat Hukum

Halaman 17 dari 20

Info Kopertis Wilayah VI

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib

Journal Hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top