Subarkah : Perlu Rekulturisasi Aparat Hukum

UMK Perseteruan antara icak dan buaya yang ramai diberitakan di media massa, mengundang komentar Subarkah, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Menurut Subarkah, sebenarnya dasar kewenangan kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri masih tumpang tindih. Kedua belah pihak merasa memiliki kewenangan menangani kasus korupsi.

Menuru Subarkah belum ada harmonisasi dan sinkronisasi secara jelas di institusi penegak hukum. Hampir semua institusi hukum saling rebut soal kewenangan dan otoritas. Seharusnya perlu ada batasan-batasan yang perlu dikoordinasikan, jelasnya kepada reporter Portal UMK.

Masih menurut Subarkah, masih banyak hal yang dinilai saling beda penafsiran tentang perundang-undangan. Contohnya penetapan kategori usia dewasa dalam UU pernikahan dengan UU Perlindungan Anak, soal PNS, Satpol PP dan masih banyak lagi. Akibat perseteruan itu masyarakat lah akhirnya yang jadi korban.

Kasus cicak dan buaya menunjukkan, bahwa aparat penegakan hukum di negeri ini integritasnya masih bisa dipengaruhi. Pejabat hukum yang memiliki otoritas dirasa masih lemah.

Menurut Dosen Fakultas Hukum ini, sudah terjadi orientasi perubahan pemikiran (hukum) dari demokrasi ke arah nuansa liberal. Artinya, penguasa semena-mena dengan bebas menguasai integritas hukum. Maka, tumbuhlah mentalitas kapitalis penguasa dimana kekayaan sebagai tujuan utama. Demokrasi hukum Indonesia menjadi hancur, karena adanya perselingkuhan antara penguasa dan penegak hukum tambah Subarkah.


Kultur Hukum
Selama ini yang menjadi persoalan adalah pemikiran dan kultur di lembaga penegak hukum sendiri. Secontoh kasus perselingkuhan atau perjudian yang dilakukan oknum misalnya, kalau hal ini dibiarkan saja akan memberi dampak negatif untuk yang lain. Bila ditemui kejadian seperti itu, seharusnya langsung segera dibina. Karena sebagai aparat hukum yang harus memberi tauladan yang baik.

Karena itu, sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum (FH), Subarkah selalu menanamkan nilai pengetahuan, moral, perilaku dan lainnya kepada mahasiswanya, agar alumni FH bisa memiliki profesionalitas dan karakter yang baik ketika menjadi aparat hukum. (Ulin, Portal)

Info Kopertis Wilayah VI

Modul Turnitin

 

Panduan Skripsi

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib

Journal Hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top