Dari Diskusi Mahasiswa Jawa Tengah di UMK (1)

Hindari Sebagai Ajang Korupsi, CSR Harus Dikemas Kreatif
Salah satu ruang lantai III Gedung Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa (27/10) mendadak ramai oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi Jawa Tengah. Selain para mahasiswa UMK sendiri, di situ terlihat pula mahasiswa yang bukan dari UMK tampak dari atribut yang dipakai di antaranya mahasiswa Undip, Untag, Universitas Semarang, dan Unisbank. Mereka berdebat sengit dengan Suparnyo SH,MS, Sumono SH, (Dosen Fakultas Hukum UMK) dan Safitri (mahasiswa dari Fakultas Hukum UMK).

Itulah sekilas gambaran Diskusi Mahasiswa Jawa Tengah yang difasilitasi dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dengan tema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pendidikan. Tiga narasumber yang dihadirkan, masing-masing Suparnyo SH,MS, Sumono SH, dan Safitri, menanggapi dengan cermat setiap pertanyaan yang dilontarkan para mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Jawa Tengah tersebut.

Sumono yang pertama diberi kesempatan untuk memaparkan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporete Social Responsibilty (CSR)). Menurutnya, CSR tetap menjadi bagian penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, seperti diwujudkan dalam bentuk beasiswa. Sebab, tanggung jawab pemerintah dalam hal pendidikan masih kurang bisa diandalkan. Terbukti, anggaran 20 persen pendidikan, nyatanya masih jauh dari harapan.Memang anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen, tapi itu banyak diperuntukkan untuk menggaji pegawai, jelasnya.



Sumono menegaskan perlunya payung hukum yang jelas bagi CSR. Menurutnya, selama ini, CSR berjalan tanpa adanya konsep yang jelas. Sehingga, masing-masing perusahaan tak semuanya menjalankan fungsi CSR. Hanya perusahaan-perusahaan yang besar saja yang menjalankan. Itupun tidak semuanya. Baru beberapa, ungkapnya.
Hal sama juga dilontarkan, Suparnyo. Tidak adanya aturan (regulasi) yang jelas terhadap CSR, menjadikan hal tersebut sulit dikontrol. Karena itu, Suparnyo berpendapat perlunya perubahan paradigma terhadap CSR. Ini kan, bukan masalah hukum tetapi hanya masalah moral saja. Sehingga hal ini tergantung dari perusahaan itu sendiri. Karena itulah, paradigma bahwa perusahaan itu harus selalu untung, harus diubah. Di situ ada peran sosial yang harus dijalankan, tegasnya.

Menanggapi lontaran dua dosennya itu, Safitri menangkap perlunya kemitraan antara perusahaan dengan perguruan tinggi. Jadi, bentuk CSR itu tidak harus beasiswa, tapi juga bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur. Sehingga, CSR tidak dijadikan ajang korupsi, usulnya.

Menanggapi lontaran para narasumber, salah satu mahasiswa dari UMK, Ali Mahfud, menegaskan perlunya regulasi yang jelas bila memang CSR dianggap penting. Kalau aturannya saja belum jelas, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Untuk itu, aturannya harus dibuat dulu. Dalam hal ini, pemda maupun pemerintah pusat harus proaktif, katanya. (bersambung/Hoery/Miun-Portal)

Info Kopertis Wilayah VI

Modul Turnitin

 

Panduan Skripsi

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib

Journal Hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top