Selamat Datang Di Website Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus**PELATIHAN TURNITIN KEPADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG DISELENGGARAKAN PADA HARI/TANGGAL: MINGGU/1 MEI 2016, JAM 09.00 WIB 

 

Subarkah: Kuncinya Ada di Presiden

 UMK-Perseteruan KPK vs Polri, sebenarnya bisa diredam tak akan berlarut-larut. Demikian disampaikan Dekan Fakultas Hukum UMK, Subarkah, SH MH pada portal UMK. Menurut Subarkah, kuncinya ada di Presiden SBY. Bila SBY tegas sejak awal, tidak perlu berlarut-larut seperti sekarang ini. Tim 8 juga sudah bekerja sesuai porsinya dan sangat kredibel. Mereka akhirnya juga akan melaporkan hasil temuannya pada presiden,ungkap Subarkah ketika ditanya soal hasil rekomendasi Tim 8 bentukan Presiden SBY.

Subarkah menilai, berdasar kaca mata hukum, kasus yang melibatkan Bibit-Candra tetap bias dilanjutkan. Hasil rekomendasi Tim 8 tidak bisa menganulir semua proses. Benar atau salah, yang menentukan adalah pengadilan. Hal itu bila berjalan wajar tanpa bau politik. Tapi Presiden bisa menggunakan hak deponer, demi kepentingan Negara. Ini kan sudah gawat, rakyat sudah marah, Jelas Subarkah.

Lebih jauh Subarkah mengungkapkan, bahwa apa yang dilakukan Polri dengan menahan Bibit-Candra, itu tidak dibenarkan secara hukum bila alasannya sering mengadakan jumpa pers.Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya tidak perlu terjadi. Sekarang masyarakat kan bisa menilai melalui tayangan televisi bagaimana kebobrokan para penegak hukum. Masak, aparat penegak hukum mau diperintah-perintah, ini kan memprihatinkan,tegasnya.


Menurut Subarkah, untuk menetralisir kondisi masyarakat yang antipati terhadap aparat penegak hukum, maka Presiden harus melakukan langkah tegas dengan menon aktifkan atau memutasi para penegak hukum yang terlibat dalam pembicaraan dengan Anggodo. Ini demi keadilan masyarakat,jelasnya.

Apa yang terjadi saaat ini (perseteruan Cicak vs Buaya), tidak hanya soal masalah pribadi tapi sudah menyangkut masalah lembaga. Karena itu terkait dengan mental penegak hukum.Bila aparat penegak hukumnya tak bersih, maka lembaganya jadi lemah. Sebab, aparatnya sudah tak bisa dipercaya lagi. Karena itu, solusinya ya harus membersihkan aparat yang nakal itu. Ini sudah masuk pada etika penegakan hukum. Jika aparatnya tak berubah, hukum akan selalu dipermainkan, ulasnya.

Menurut Subarkah, ke depan, aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan maupun Polri, harus lebih terbuka, jangan anti kritik. Kalau ada anggota tak disiplin, ya langsung ditindak, jangan malah dilindungi atau ditutup-tutupi. Ini sebagai langkah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, tambah Subarkah.

Info Kopertis Wilayah VI

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib

Journal Hukum

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top